Postmedan.com. Medan ||Pencabutan izin operasional holywings oleh Gubernur DKI Anies B dan bbrpa kepala daerah pemerintahan adalah sudah tepat dan prosedural karena tindakan administratif tersebut adalah merupakan tindakan dalam menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan.
Salah satu funngsi pemerintah adalah mengatur, naka tujuan fungsi mengatur tersebut mengandung unsur paksa dan mengikat bagi siapapun dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Izin operasional holywings merupakan wujud dari tindakan pemerintah dalam memberikan persetujuan atas permohonan warga negara dan badan hukum sesuia dengan ketentuan perundang- undangan, namun manakala izin tersebut dalam pelaksanaannya bertemtangan dengan undang- undang dan ketertibam masyarakat maka pemerintah yang memiliki fungsi mengatur dapat saja mencabut dan atau meninjau ulang penggunaan izin tersebut
Beberapa hari terakhir ini holywings dihebohkan dengan sayembara promosi penggunaan nama *Muhammad* dan *Maria* sehingga tindakan ini tercela dan sangat meresahakn serta bertentangan dengan kepentingan umum, maka patut Gubernur DKI Anies B dan bbrpa kepala daerah mencabut izin holywinhs tersebut
Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki kepastian hukum, dan salah satu wujud dari kepastian hukum tersebur adalah tindakan Gubernur DKI menvabut izin Holywings tersebut dan menurut pandangan hukum holywings tidak sebatas bertanggungjawab secata administratif juga harus bertanggungjawab secara pidana secara keselurahan baik pelakunya, otak pelaku, serta yang turut membantu perbuatan tercela tersebut
Perbuatan manajemen holywings dengan sengaja dan nekat melakukan perbuatan tercela tersebut maka *akibat hukum yang dapat di jatuhkan kepada perseroan holywings dapat dibubarkan secara hukum melalui pengadilan atas permintaan dari pihak yang berkepentingan melalui pihak kejaksaan*
Perseroan dilarang menjalankan maksud dan tujuan perseroan yang bertentangan dengan UU dan asas kesusilaan.pungkasnya.(Tim)
